Beritajelajahindonesia.news||TAPANULI UTARA — Sejumlah jurnalis di Kabupaten Tapanuli Utara mengaku kecewa terhadap sikap Sekretaris Daerah (Sekda) yang dinilai kurang responsif saat dikonfirmasi terkait berbagai persoalan pemerintahan.
Kekecewaan tersebut mencuat setelah berulang kali upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan, baik melalui sambungan telepon maupun pesan singkat, tidak mendapatkan tanggapan yang memadai.
Seorang jurnalis media online yang enggan disebutkan namanya menyebutkan, hingga saat ini hampir tidak ada jawaban substansial yang diberikan Sekda saat dimintai klarifikasi.
“Kami sudah mencoba menghubungi melalui telepon maupun WhatsApp, tetapi sangat jarang mendapatkan respons. Padahal konfirmasi ini penting untuk menjaga akurasi pemberitaan,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, sebagai pejabat publik, Sekda memiliki peran strategis dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, termasuk melalui media massa.
Selain itu, posisi Sekda yang juga memiliki fungsi penting dalam tata kelola birokrasi, termasuk dalam struktur Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberikan informasi yang transparan dan akuntabel.
Minimnya komunikasi ini pun memicu beragam spekulasi di tengah masyarakat. Sejumlah pihak mulai mempertanyakan efektivitas komunikasi publik yang dibangun oleh pemerintah daerah.
Pengamat komunikasi publik menilai, keterbukaan informasi merupakan salah satu indikator penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Pejabat publik seharusnya tidak alergi terhadap konfirmasi. Justru melalui komunikasi yang terbuka, kepercayaan publik bisa terjaga,” ujar salah satu sumber.
Di sisi lain, kalangan jurnalis berharap Sekda Tapanuli Utara dapat memperbaiki pola komunikasi dengan media, sehingga tidak menimbulkan kesan tertutup yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Sekretaris Daerah terkait keluhan tersebut. Publik pun menunggu langkah konkret untuk memperbaiki komunikasi antara pemerintah daerah dan media sebagai pilar informasi masyarakat.(Tim)
