Taput||Beritajelajahindonesia.news -Sejumlah warga di Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, mengeluhkan kinerja Kepala Puskesmas Pangaribuan yang disebut jarang berada di tempat tugas. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Puskesmas Pangaribuan diketahui merupakan fasilitas layanan kesehatan dengan layanan rawat inap. Warga menilai keberadaan pimpinan memiliki peran penting dalam memastikan pengawasan, manajemen pelayanan, serta koordinasi tenaga kesehatan berjalan optimal.
Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan, kehadiran pimpinan sangat dibutuhkan dalam menunjang pelayanan, mulai dari konsultasi medis hingga program promotif dan preventif.
“Jika pimpinan jarang berada di tempat, tentu pelayanan tidak berjalan maksimal,” ujarnya.
Selain berdampak pada pelayanan langsung kepada masyarakat, warga juga menilai kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pengawasan internal terhadap tenaga kesehatan dan staf. Hal ini dikhawatirkan dapat menurunkan mutu layanan serta memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan pemerintah.
Dari sisi regulasi, kedisiplinan aparatur menjadi sorotan masyarakat. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), setiap ASN diwajibkan menunjukkan integritas dan keteladanan dalam pelaksanaan tugas.
Selain itu, ketentuan mengenai disiplin kerja juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang memuat kewajiban menaati jam kerja serta sanksi bagi pelanggaran.
Warga berharap Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara dapat melakukan evaluasi terhadap kondisi tersebut guna memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Menurut warga, langkah pembinaan hingga penegakan disiplin perlu dilakukan apabila ditemukan pelanggaran, demi menjaga kualitas pelayanan publik di sektor kesehatan.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Puskesmas Pangaribuan dr. Donda Purba belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan masyarakat. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan guna memperoleh klarifikasi sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan.(WT/RGG)
