Kalimantan Barat, 9 April 2026 – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Golkar, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., melakukan kunjungan spesifik bersama rombongan Komisi XIII ke Kantor Wilayah Imigrasi Pontianak, Kalimantan Barat, pada Kamis (9/4/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau langsung kondisi lapangan, khususnya di wilayah perbatasan yang menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara.
Dalam kesempatan itu, Maruli menegaskan bahwa negara harus hadir dalam memberikan keadilan bagi para petugas penjaga perbatasan, salah satunya melalui penguatan regulasi serta peningkatan fasilitas pendukung.
Ia mendorong kementerian terkait untuk segera menyusun draf Indeks Kesulitan Geografis dan Risiko Kerja sebagai dasar penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tunjangan Khusus Aparatur Perbatasan.
Menurutnya, pemberian tunjangan tersebut merupakan bentuk apresiasi konkret atas tingginya risiko yang dihadapi petugas di wilayah perbatasan.
“Petugas di perbatasan menghadapi tantangan geografis dan risiko kerja yang tidak ringan. Sudah seharusnya ada kebijakan afirmatif dari negara untuk mendukung mereka,” ujarnya.
Selain itu, Maruli juga mengusulkan adanya skema earmarking dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian yang dialokasikan khusus untuk wilayah perbatasan. Dana tersebut diharapkan dapat digunakan untuk pengadaan satelit komunikasi mandiri serta pembangunan asrama yang layak bagi para petugas.
Ia menilai, dukungan infrastruktur yang memadai sangat penting agar petugas tidak lagi terkendala dalam menjalankan tugas di lapangan.
Di sisi lain, Maruli turut menekankan pentingnya pendekatan sosial melalui perluasan program Desa Binaan Imigrasi dan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA). Melalui kolaborasi dengan tokoh adat dan perangkat desa, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen keimigrasian resmi dapat meningkat.
“Pendekatan humanis dan kolaboratif dengan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan,” katanya.
Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam mendorong peningkatan kesejahteraan petugas perbatasan sekaligus memperkuat sistem pengawasan dan pelayanan keimigrasian di wilayah Kalimantan Barat.
